Legal Opinion

Legalitas

Legal Opinion

Pengertian Legal Opinion

Advokat mengemban tanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat hukum. Nasehat hukum tersebut dapat berupa nasehat tertulis maupun nasehat lisan. Nasehat hukum ini dikenal dengan istilah legal opinion yang berarti pendapat atau pandangan.

Legal opinion juga dikenal sebagai kumpulan dokumen tertulis yang berisi pendapat dari advokat. Pendapat ini berasal dari pengacara baik swasta maupun pengacara pemerintah yang ditujukan untuk membela klien.

Legal opinion hanya berisikan nasehat, sehingga hal ini tidak mengikat kedua belah pihak. Advokat hanya mempunyai tanggung jawab atas isi di dalamnya. Jadi, saat klien mengikuti nasihat tersebut dan timbul kerugian, maka bukan tanggung jawab advokat.

Fungsi Legal Opinion

Fungsi dari legal opinion sebagai salah satu dokumen hukum adalah untuk menuangkan gagasan terhadap suatu permasalahan hukum serta menjadi pedoman bagi para pihak untuk memilih tindakan atau keputusan yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Struktur Legal Opinion

Struktur legal opinion terdiri dari lima bagian yang dikenal sebagai FIRAC, yaitu

  1. Fakta Hukum (Fact): Para ahli hukum perlu membedakan mana yang merupakan fakta dan fakta hukum.
  2. Masalah Hukum (Issue): Permasalahan hukum berupa ketidaksesuaian antara isi dari hukum yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya.
  3. Peraturan Hukum (Rules): Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan untuk menganalisa permasalahan hukum. Penelusuran peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilakukan berdasarkan hierarkinya.
  4. Analisis Hukum (Analysis): Analisa dari permasalahan hukum dengan menggunakan fakta hukum dan aturan yang sesuai, serta bisa dilengkapi dengan pendapat ahli hukum maupun yurisprudensi. Analisa ini harus didasari oleh argumentasi hukum yang kuat.
  5. Kesimpulan (Conclusion): Kesimpulan dari hasil analisa disertai rekomendasi yang bisa dilakukan oleh klien. Namun tidak boleh berupa janji-janji. Pada intinya kesimpulan harus mampu menjawab permasalahan hukum misalnya berupa boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak.

Manfaat Legal Opinion di Berbagai Bidang

1. Perbankan

Pendapat hukum bagi suatu bank perlu untuk memastikan bahwa kegiatan nasabah (atau calon nasabah) adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di negara tempat bank, pembayar, atau pendaftaran bank. Pendapat hukum bagi suatu bank juga perlu untuk mengurangi risiko jika ada potensi verifikasi oleh bank koresponden atau regulator.

2. Institusi Pembayaran

Pendapat hukum perlu untuk konfirmasi status hukum dari aktivitas untuk transfer dana untuk/dari akun pelanggan dan orang yang berwenang. Ini juga untuk memastikan bahwa kegiatan yang perusahaan dan klien(atau calon klien) adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Visa/Mastercard

Pendapat hukum perlu untuk konfirmasi aktivitas agen merchant dalam mentransfer uang untuk atau dari akun pelanggan. Pada 2018, Visa dan Mastercard membuat aturan pada agen pemrosesan dan agen pedagang mereka bahwa mereka harus menerima dari klien yang berurusan dengan mata uang kripto, game online, investasi, termasuk opsi biner dan CFD. Pendapat hukum perlu untuk menjawab pertanyaan:

  • Apakah bisnis klien merupakan agen pemrosesan atau agen pedagang?
  • Jika kegiatan tersebut legal, apakah memerlukan izin?

4. Perusahaan Investasi

Perusahaan investasi perlu pendapat hukum untuk konfirmasi legalitas dalam menyediakan lisensi partisipasi pada pasar sekuritas(dana investasi, forex, broker, deposit). Regulator di banyak negara mewajibkan pemberian pendapat hukum bagi pasar modal ketika mengajukan permohonan izin pelaku pasar sekuritas profesional, seperti dana investasi, broker valas, penyimpanan, dan lain-lain.

Pendapat hukum bagi perusahaan penanaman modal memuat keterangan apakah penyusun menganggap perusahaan yang mengajukan izin mampu melakukan kegiatan sesuai dengan permohonan. Ini berdasar pada dokumentasi kepada regulator oleh perusahaan pemohon.

5. Sekuritas

Pendapat hukum bisa untuk konfirmasi perusahaan yang menerbitkan efek karena kebutuhan regulator dan legislasi lokal. Di dunia modern, perusahaan cukup banyak menggunakan saham dan obligasi sebagai metode untuk menarik modal. Namun, tidak mudah untuk menerbitkannya. Otoritas pengawas memberlakukan persyaratan serius pada emiten, dan jika terjadi ketidakpatuhan, mereka dapat menolak untuk mendaftarkan sekuritas.

6. Transaksi Cryptocurrency

Pendapat hukum menjadi syarat untuk konfirmasi atau menolak klasifikasi token sebagai keamanan bagi otoritas regulator. Salah satu poin penting dari setiap ICO (Initial Coin Offering) adalah mendaftarkan token pada bursa mata uang kripto atau penukar mata uang kripto. Ini untuk menciptakan likuiditas tertentu. Oleh karena itu, seringkali penting untuk menyiapkan pendapat hukum tentang sifat token dengan mendalami konsep dan fungsi token.

Legal opinion ini untuk mengkonfirmasi atau menolak klasifikasi token sebagai sekuritas. Pertukaran mata uang kripto memerlukan opini hukum, keamanan atau non-keamanan agar tidak tunduk pada hukum yang berlaku pada bursa klasik yang memperdagangkan sekuritas.

7. Real Estate

Pendapat hukum bisa untuk approval atau persetujuan status hukum dalam kepemilikan real estate. Ini juga untuk proteksi dari kewajiban finansial dan pajak obligasi. Transaksi real estate sendiri mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Penipuan terjadi secara teratur saat melakukan transaksi.

Kontrak atau kesalahan dapat mengakibatkan pembatalan transaksi atau bahkan hilangnya hak milik oleh pemiliknya tanpa imbalan apapun. Untuk menghindari risiko tersebut maka harus menghubungi spesialis yang berkualifikasi.

8. Warisan

Jasa pengacara profesional memberikan kesempatan untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul secepat mungkin. Bantuan pengacara warisan sangat penting dalam kasus-kasus berikut:

  • Jika ada beberapa ahli warisnya.
  • Apabila tidak ada wasiat dari pewaris.
  • Jika ada penyitaan harta warisan.
  • Jika ada penjaminan properti.
  • Jika pembuatan permohonan setelah tanggal berakhirnya penyerahan dokumen.

9. Pajak

Baik orang pribadi maupun badan hukum sering menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Satu kesalahan saja bisa menimbulkan masalah yang sangat serius. Penyelesaian sengketa pajak merupakan prosedur yang rumit dan panjang, yang sulit dilakukan tanpa pengacara pajak.