TKDN Pengadaan Barang dan Jasa

TKDN Pengadaan Barang dan Jasa – Nusapitu Consulting

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah persentase nilai komponen produksi dalam negeri yang digunakan dalam barang, jasa, atau gabungan keduanya.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, TKDN menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu produk atau layanan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah mendorong penerapan TKDN agar industri dalam negeri tumbuh, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Mengapa TKDN Penting dalam Pengadaan?

TKDN bukan hanya angka administratif — ia mencerminkan komitmen terhadap kemandirian industri nasional. Berikut manfaat penerapan TKDN bagi perusahaan dan vendor:

Keunggulan dalam tender proyek pemerintah & BUMN
Proyek pemerintah kini mensyaratkan nilai TKDN minimum tertentu agar vendor dapat mengikuti lelang.

Dukungan terhadap industri lokal
Semakin tinggi TKDN, semakin besar dampak ekonomi yang ditimbulkan di dalam negeri.

Meningkatkan daya saing produk
Produk dan jasa dengan TKDN tinggi sering mendapatkan preferensi harga hingga 15% dalam proses pengadaan.

Citra positif perusahaan
Perusahaan dengan komitmen TKDN tinggi dianggap mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional.

Dasar Hukum TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa regulasi yang menjadi dasar penerapan TKDN antara lain:

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 dan turunannya.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Regulasi ini mewajibkan pengadaan pemerintah maupun BUMN untuk memprioritaskan produk dengan sertifikat TKDN resmi dari Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1. TKDN Barang

2. TKDN Jasa

3. TKDN Gabungan (Barang + Jasa)

Langkah-Langkah Mendapatkan Sertifikat TKDN

Melakukan Self Assessment — identifikasi semua komponen lokal dan impor.
Mengajukan ke Lembaga Verifikasi TKDN yang terakreditasi oleh Kementerian Perindustrian.
Audit dan Verifikasi Lapangan — tim verifikator akan meninjau proses produksi dan dokumen pendukung.
Penerbitan Sertifikat TKDN — dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setelah hasil verifikasi disetujui.

Tips Agar Lolos Verifikasi TKDN

Siapkan data biaya dan dokumen pendukung secara transparan.
Gunakan komponen lokal sebanyak mungkin dalam proses produksi.
Sertakan bukti pembelian dari vendor dalam negeri.
Konsultasikan hasil perhitungan Anda dengan konsultan TKDN profesional agar tidak terjadi kesalahan administratif.

TKDN dalam pengadaan barang dan jasa adalah alat strategis untuk memperkuat industri nasional.
Dengan perhitungan yang benar dan sertifikasi resmi, perusahaan dapat meningkatkan peluang menang tender, mendapatkan preferensi harga, dan membangun reputasi positif di mata pemerintah dan publik.

Jika Anda ingin menghitung, menyiapkan, atau memverifikasi nilai TKDN perusahaan Anda, bekerjalah dengan tim ahli yang memahami regulasi dan prosedurnya agar proses berjalan cepat dan tepat.

FAQ – TKDN Pengadaan Barang dan Jasa

1. Apa tujuan penerapan TKDN dalam pengadaan?

Tujuannya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang impor dalam proyek pemerintah maupun BUMN.

2. Apakah perusahaan wajib memiliki sertifikat TKDN?

Ya, jika ingin mengikuti tender proyek pemerintah atau BUMN, perusahaan wajib memiliki sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

3. Siapa yang bisa melakukan verifikasi TKDN?

Hanya lembaga verifikator yang ditunjuk dan diakreditasi oleh Kementerian Perindustrian yang boleh melakukan audit dan perhitungan TKDN resmi.

4. Berapa lama proses sertifikasi TKDN berlangsung?

Rata-rata antara 2–4 minggu, tergantung kompleksitas produk dan kelengkapan dokumen.

5. Apakah TKDN berlaku untuk semua sektor industri?

Ya, penerapan TKDN berlaku di berbagai sektor — termasuk migas, energi, telekomunikasi, alat kesehatan, dan konstruksi.